Brexit dan Manajemen (M)udik


Brexit

Walaupun secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah korban jiwa dalam penyelenggaraan mudik raya tahun 2016, kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan aktivitas mudik raya banyak dikritisi oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kemacetan yang luar biasa parah pada ruas jalan tol menuju pintu keluar Brebes Timur, atau yang populer dengan sebutan Brexit. Mulai dari masyarakat hingga sejumlah anggota legislative mengkritisi cara Pemerintah menangani mudik raya. Apalagi ditambah dengan adanya korban jiwa dari kejadian macet di Brebes Exit tersebut.

Bahkan, peristiwa macet di Brebes Exit tersebut mendapatkan perhatian dari media dunia. Daily Mail menyebut dan mempertanyakannya sebagai salah satu kemacetan terparah di dunia.

Is this the world’s worst traffic jam? Fifteen motorists die in three days after getting caught in gridlock at Indonesian junction… named BREXIT

Liputan 6.com, 8 Juli 2016

Pernyataan Pemerintah

Hal ini semakin diperparah dengan tanggapan sejumlah pejabat pemerintah dalam menanggapi kritisi yang dilontarkan kepada mereka. Presiden RI, Joko Widodo menyebutkan, kemacetan di Brebes memang sudah diprediksi sebelumnya karena ada tol baru.

Nanti kalau itu sudah tersambung dari Batang ke Semarang, Semarang ke Solo, Solo ke Ngawi, Ngawi ke Kertosono semua tersambung, akan lancar.

Joko Widodo – Dilansir oleh Republika.co.id pada 4 Juli 2016

Keterlambatan membangun berhenti sampai 8 tahun berhenti, ada yang sampai 20 tahun, saya kira hal-hal seperti itu harus diselesaikan

Joko Widodo – Dilansir oleh Kompas.co.id pada 4 Juli 2016

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengakui bahwa salah satu titik kemacetan terparah memang terjadi di Tol Brebes Timur, menuju pintu Tol Brebes atau Brebes Exit dan setelah keluar dari pintu tol. Jonan karena itu menyayangkan jika Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak menjadikan pintu tol seluruhnya dengan transaksi nontunai. Jonan menilai, Brebes Exit sangat masuk akal mengalami kemacetan parah. Selain tol baru yang antusias diminati masyarakat, infrastruktur dan kesiapan jalur setelah kendaraan keluar tol dinilainya masih kurang siap. Kurang mendukungnya kesiapan jalur setelah pintu keluar tol lantas berimbas pada antrean kendaraan di belakangnya. Oleh karena itu, dia berharap kepolisian setempat juga bisa cepat dalam melakukan rekayasa lalu lintas, sehingga kemacetan perlahan bisa dikurangi.

Saya minta sejak tiga bulan lalu, tol itu tidak boleh transaksi tunai. Pak Menteri PU minta dua tahun. Saya kira kelamaan.Itu jadi antre apalagi ada kembalian.

Kalau Exit Brebes harus ada rekayasa jalan tol yang ekstrem karena tol baru

Pintu tol itu tidak boleh menyebabkan kemacetan baru. Ya, buat apa orang pakai tol

Ignasius Jonan, dilansir oleh Viva.co.id, 3 Juli 2016

Selain memberikan tanggapan dan analisanya, Menteri Perhubungan tersebut juga memberikan pernyataan mengenai ketidakpercayaannya bahwa kemacetan bisa membuat seseorang meninggal. Ia yakin orang yang meninggal saat perjalanan mudik sudah mengidap penyakit sebelumnya. Ia juga yakin kecelakaan merupakan faktor yang masuk akal membuat seseorang meninggal dunia, bukan macet. Secara logika, menurut dia, berpuasa 12 jam saja manusia bisa bertahan hidup.

Orang meninggal bisa dengan cara macam-macam. Kalau ada yang mengutip ada yang meninggal karena macet, kok saya baru tahu ini seumur hidup saya.

Kalau tidak mengidap penyakit sebelumnya, saya kira enggak akan meninggal. Masa kemacetan bisa menimbulkan orang meninggal

Ada yang bilang macet 12 jam dehidrasi. Kalau puasa berapa jam? Lebih saya kira 12 jam, buktinya tidak apa-apa juga. Ini kan cuma duduk-duduk saja. Menurut saya ini sudah mengidap penyakit sebelumnya atau apa

Ignasius Jonan, dilansir oleh Liputan 6, 6 Juli 2016

Masih dari Kementerian Perhubungan, menurut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, kemacetan itu terkait infrastruktur. Ada dua instansi yang memiliki peran besar, yakni KemenPUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Dia menjelaskan, untuk Kemenhub dalam hal ini Dirjen Hubdar hanya bertanggung jawab akan masalah angkutan umum dan masalah rambu-rambu jalan misal pembatas jalan dan marka jalan.

KemenPUPR yang mengurus kesiapan infrastruktur kemudian ada pengelola dan operator yang dibawahi oleh badan pengelola jalan tol, dalam kasus kemarin ini yang paling bertangung jawab.

Pudji Hartanto, dilansir oleh detik.com, 6 Juli 2016

Sementara itu, Kepala BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna memilih untuk tidak menanggapi pernyataan dari Kementerian Perhubungan, dan menganggap kejadian tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

Saya memilih untuk tidak menanggapi alias no comment. Tidak pada tempatnya kami sebagai pejabat negara saling melempar tanggung jawab.

Herry Trisaputra Zuna, dilansir oleh kompas.com, 8 Juli 2016

Di media lain, ia memberikan pernyataan, BPJT menolak menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan, sebab pengelolaan arus mudik dinilai merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait.

Enggak begitulah, jalan tol itu sebelum dioperasikan kan sudah ada proses uji layak fungsi, dan itu dilakukan bersama dengan Kementerian Perhubungan

Herry Trisaputra Zuna, dilansir oleh Tempo.com, 8 Juli 2016

Senada dengan Kepala BPJT, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono enggan berpolemik dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat dia dikritik tentang kemacetan parah di ruas jalan tol Brebes saat mudik Lebaran 2016.Ia lebih memilih untuk menunggu proses evaluasi mudik Lebaran bersama pemangku kepentingan terkait lainnya daripada menanggapi pernyataan Kementerian Perhubungan.

Kalau yang program mudik ini kan tim terpadunya di Kementerian Perhubungan di lantai tujuh. Jadi nanti setelah selesai mudik dan balik kami kumpul, nanti kami beri penjelasan kepada masyarakat. Jadi nanti evaluasinya di sana

Basuki Hadimuljono, dilansir oleh Tempo.com, 11 Juli 2016

Pendapat Ahli

Beberapa analisa yang dikeluarkan oleh sejumlah pakar terkait menanggapi kejadian ini. Salah satunya adalah Djoko Setijowarno, Peneliti Laboratorium Transportasi Unika Soegijapranata yang menyebutkan bahwa tidak berhasilnya propaganda tol dalam mengatasi dan mengantisipasi kemacetan dan design pintu keluar tol menjadi penyebab dari kemacetan panjang di Brebes Exit. Ia menyebutkan bahwa seharusnya pintu keluar dirancang tanpa traffic light dengan membangun interchange. Djoko Setijowarno pun memberikan rekomendasi agar Pemerintah turut memperhatikan sarana transportasi lain seperti Kereta Api misalnya.

Lain halnya di jalan non tol jalur pantura,‎ lebih lengang dan banyak dinikmati sepeda motor. ‎Pemudik dapat kapanpun memilih untuk beristirahat dan menikmati kuliner

Peminat bus juga masih bisa ditambah. Caranya, menata kondisi terminal agar nyaman seperti di bandara atau stasiun KA.‎ Juga memperbaiki kondisi sarana angkutan umumnya

Djoko Setijowarno, dilansir oleh Tribunnews.com, 12 Juli 2016.

Pendapat Masyarakat

Tidak hanya dari para pakar, sejumlah blogger pun memberikan sejumlah rekomendasi yang cukup menarik, salah satunya adalah blogger Anna Melody di Kompasiana dengan tulisannya yang berjudul “Neraka “Brexit” (Brebes Exit) dan Solusinya”. Menurutnya penyebab kemacetan di Brexit ada beberapa, yakni jumlah mobil yang melebihi kapasitas dan tidak bisa diprediksi sebelumnya serta adanya pengaturan jalan yang tidak terkoordinasi. Blogger Anna Melody memberikan 3 rekomendasi yang cukup menarik yakni, pertama membatasi kendaraan yang masuk jalan tok Cikampek dengan menggunakan tiket online untuk jalan tol, sterilkan jalur tol mudik hanya untuk keperluan mudik pada periode h-7 dan h+7 serta melancarkan transaksi/ pengecekan dipintu jalan tol.

Blogger Ken Arok di Kompasiana dalam tulisannya yang berjudul “Pelajaran Berharga Dari Kemacetan Brebes” memberikan pendekatan yang menarik dalam menanggapi hal ini. Alih-alih membahas mengenai masalah teknis, ia menggunakan konteks budaya. Ia menyebutkan sejumlah faktor seperti masih senjangnya kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan, pemberian cuti massal menjadi salah satu faktor terbentuknya budaya mudik dan karenanya kemacetan sebagai dampak negatif.

Sebuah peristiwa yang selalu terjadi saat mudik setiap tahun sesungguhnya dapat menjadi sebuah pelajaran berharga, dibalik itu semua adalah cerminan karakter bangsa yang tak mampu disiplin mengatur diri. Ditambah lagi pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah memberlakukan cuti bersama, tak pelak lagi, mudik yang sudah menjadi tradisi ajang pamer keberhasilan mendorong pergerakan menuju kampung secara massal dalam waktu bersamaan.

Ken Arok

Blogger Rideralam.com memuat surat terbuka kepada Menteri Perhubungan yang dituliskan oleh Yuli Rakhmawati Ramdhani yang menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan Menteri Perhubungan tentang tidak percaya kalau kemacetan bisa menimbulkan kematian

Bapak Menteri yang terhormat….

Mungkin yang terbayang dalam pikiran bapak, Tuhan tidak akan mencabut nyawa seseorang saat macet, mungkin dalam pemikiran bapak ada kontrak antara Tuhan, Malaikat maut agar tidak mencabut nyawa orang ketika mudik dan macet.

Yuli Rakhmawati Ramdhani, dilansir oleh Rideralam.com

Djoko Edhi S, seorang advokat yang pernyataannya dimuat dalam portalpiyungan.com menuturkan bahwa keluarga dari pemudik yang tewas, harus memperoleh retroactive insurance dari pihak-pihak bertanggung jawab terkait. Menurutnya mereka tewas jelas-jelas karena manajemen transportasi yang kacau, bukan karena kecelakaaan dan juga akibat manajemen contingency yang tak jalan.

Apa Yang Bisa Kita Pelajari?

Korban Jiwa : Bukan Sekedar Angka, Mereka Adalah Nyawa

Terjadinya kemacetan Brebes Exit adalah hal yang patut disesalkan. Sebagai tradisi tahunan, Pemerintah diharapkan punya solusi yang mujarab untuk bisa menyelenggarakan kegiatan mudik raya setiap tahunnya. Jika tolok ukurnya adalah korban jiwa, maka penyelenggaraan kegiatan mudik raya pada tahun 2016 adalah sebuah keberhasilan jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena berdasarkan laporan kepolisian, jumlah korban jiwa mudik raya tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015. Namun tetap saja yang namanya korban jiwa adalah nyawa, dan mereka bukan hanya sekedar angka. Mereka yang meninggal bisa jadi merupakan pasangan anda, orang tua anda, anggota keluarga anda, sahabat dan kerabat anda, orang-orang yang anda sayangi. Jadi jumlah korban jiwa seberapapun adalah sebuah kegagalan.

Memang manusia hanya bisa merencanakan, dan Tuhanlah yang menentukan. Tetapi seharusnya dengan manajemen yang lebih baik, jumlah korban jiwa bisa sangat-sangat diperkecil lagi. Sangat sayang, terjadinya korban jiwa hanya karena manajemen yang kurang baik.

Baca Juga : Jumlah Kecelakaan : Ketika Nyawa Manusia Menjadi Angka

Manajemen Mudik Yang Lebih Baik

Bicara tentang manajemen, artinya hal itu mencakup mulai dari perencanaan, eksekusi, kontroling atau pengawasan dan evaluasi. Dari sisi perencanaan, saya yakin sepenuhnya bahwa Pemerintah telah merencanaan persiapan mudik ini dari jauh-jauh hari. Tapi kita tidak hanya bisa merencanakan, lalu menjalankan eksekusi program lalu kemudian berdiam diri dan mengharapkan hasilnya seperti apa yang kita rencanakan. Barangkali inilah yang terjadi. Tidak terlihat adanya pengawasan yang ketat terhadap adanya pelaksanaan kegiatan mudik raya ini. Koordinasi yang terjadi pun sangat lemah.

Dari sisi komunikasi kepada masyarakat, juga terlihat jelas tidak ada penataan yang baik. Dengan mempertimbangkan bahwa mudik raya adalah kegiatan yang terjadi dalam skala nasional, maka sudah barang tentu manajemen dan segala macam aktivitas pendukung seperti komunikasi kepada masyarakat harus ditata dengan baik. Tidak boleh ada saling tuding dan saling menyalahkan. Yang masyarakat tahu adalah Pemerintah, bukan satu instansi tertentu. Siapa yang masyarakat akan percaya kalau para pejabatnya saling menyalahkan?

Kemacetan yang terjadi pada ruas jalan tol tidak bisa dianggap biasa seperti kemacetan yang terjadi diruas jalan biasa. Betul apa yang dikatakan oleh Djoko Setijowarno, kalau di jalan biasa, pemudik bisa menepi dijalan untuk istirahat tidur dan makan sehingga kondisi fisik dan mental bisa di kelola sedemikian rupa agar mampu menghadapi kemacetan panjang dan jarak tempuh yang jauh. Penyediaan rest area di jalan tol sebenarnya sudah disediakan, namun dalam lonjakan volume kendaraan seperti yang terjadi di Brebes Exit tentu membutuhkan penanganan khusus.

Kedepannya, secara teknis beberapa rekomendasi yang diungkapkan oleh sejumlah pihak yang dirangkum dalam tulisan ini bisa dikedepankan Untuk Dipertimbangkan agar kejadian ini tidak terulang kembali, atau setidaknya bisa dikurangi dampak-dampaknya.

Rekomendasi 1 : Membentuk Satuan Kerja Khusus Mudik

Satuan kerja khusus mudik raya dalam pandangan saya sangat diperlukan untuk pengelolaan mudik yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Tuding sana tuding sini yang dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintahan menandakan ada yang salah dalam cara pemerintah dalam mengelola aktivitas mudik raya.Tapi hal ini juga memberikan sedikit gambaran kepada kita mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab terhadap marka jalan dan transportasi umum, Kementerian PUPR bertanggung jawab terhadap pengelolaan jalan tol. Adanya satuan kerja khusus mudik raya akan bisa mengkoordinasikan berbagai tanggung jawab yang melekat pada masing-masing instansi tersebut, mengikis birokrasi dan memaksimalkan koordinasi.

Idealnya Satuan Kerja ini tidak hanya terdiri dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR saja, tetapi sebaiknya juga dapat melibatkan Kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, Kementrian Kesehatan, dan juga perwakilan dari Pemerintah Provinsi terkait.

Rekomendasi 2 : Penggunaan Pintu Keluar Jalan Tol Dengan Mekanisme Pembayaran Non Tunai

Menggunakan mekanisme pembayaran non tunai pada pintu keluar jalan tol adalah salah satu rekomendasi yang cukup baik menurut saya. Penggunaan mekanisme non tunai akan memberikan efisiensi dari sisi waktu, dan juga tenaga. Ada dua mekanisme yang bisa diterapkan, berbasis gateway dengan card system, atau berbasis on board unit. Gateway dengan Card System adalah mekanisme pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu yang sudah sering dipergunakan disejumlah ruas jalan tol di Jabodetabek. On Board Unit adalah alat yang ditempatkan pada unit mobil dengan alat yang bisa membaca transaksi di gateway.

Beberapa faktor yang bisa mendukung mekanisme pembayaran non tunai adalah dukungan dari industri perbankan yang sudah sangat berpengalaman dalam mengelola pembayaran non tunai seperti e-ticketing Transjakarta Busway, e-parking, e-toll, dan lain sebagainya. Kendalanya adalah dari sisi finansial, dimana penempatan gateway dengan berbasis kartu ataupun On Board Unit membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Harga On Board Unit yang masih mahal dapat menghambat para pengguna jalan raya untuk menggunakannya. Karenanya mekanisme kartu masih lebih realistis untuk diterapkan. Faktor yang menghambat lainnya adalah masih rendahnya penggunaan kartu non tunai untuk sarana pembayaran. Hal ini dapat disikapi dengan pembagian komposisi gerbang tol tunai dan non tunai.

Rekomendasi 3 : Penambahan Ruas Jalan Baik Jalan Tol Ataupun Non Tol

Penambahan ruas jalan adalah salah satu solusi termudah untuk diterapkan. Walaupun dampak yang diharapkan tidak dapat memecahkan permasalahan secara langsung, bahkan malah bisa jadi semakin mendorong peningkatan volume kendaraan. Tetapi penambahan ruas jalan adalah hal yang sangat diperlukan untuk mendorong mobilitas dan sebagai investasi jangka panjang.

Rekomendasi 4 : Rekayasa Lalu Lintas Terkendali

Setuju dengan blogger Anna Melody, yang menyebabkan terjadinya kemacetan di Brebes Exit (dan juga dimanapun di belahan dunia) adalah jika jumlah kendaraan yang ada tidak dapat ditampung oleh jalan yang ada. Artinya perlu adanya rekayasa lalu lintas yang terkendali. Peran Kepolisian dan Dinas Perhubungan sangatlah vital disini. Solusi tiket online khusus pemudik adalah rekomendasi yang cerdas menurut saya, namun apakah hal ini akan bertentangan dengan penggunaan mekanisme pembayaran non tunai, tentu perlu dianalisa lebih lanjut.

Rekomendasi 5 : Contingency Plan Terpadu

Segala macam rencana tentunya perlu contingency plan untuk memback up bila apa yang terjadi di lapangan tidaklah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam hal ini peran kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Provinsi setempat berperan penting untuk melaksanakan hal ini. Penyediaan helicopter sebagai pengawasan, dan evakuasi korban secara cepat adalah langkah yang bisa dilakukan oleh instansi terkait disetiap daerah.

Rekomendasi 6 : Meningkatkan Jumlah Sarana Transportasi Lainnya

Setuju dengan rekomendasi Djoko Setijowarno penggunaan sarana transportasi lain perlu didorong agar masyarakat tidak semuanya menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini akan membantu menguraikan kemacetan di jalan raya. Sayangnya mahalnya biaya tiket pesawat dan tiket kereta saat mudik jika dibandingkan dengan kondisi normal masih menjadi kendala yang berarti. Hal ini wajar, karena mekanisme supply and demand. Namun meningkatkan jumlah kereta, bus dan pesawat adalah langkah yang bisa membantu mengurangi orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Syarat lainnya adalah meningkatkan fasilitas yang ada pada terminal, bandara serta pada moda transportasi umum agar menjadi lebih nyaman dan aman.

Rekomendasi 7 : Pengendalian Arus Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa kepada kota, seperti apa yang dikatakan oleh blogger Ken Arok, sangatlah vital dalam menyebabkan budaya mudik. Karenanya arus urbanisasi harus dikendalikan sedemikian rupa. Caranya adalah membatasi orang-orang yang tidak punya pekerjaan di kota untuk dapat memasuki kota. Hal ini juga dapat bermanfaat untuk mengurangi masalah-masalah diperkotaan seperti pengangguran yang dapat mendorong kriminalitas. Memang untuk melaksanakan hal ini, isu hak asasi manusia masih menjadi kendala utama, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan.

 

Berbagai rekomendasi tersebut tentu hanyalah bagus dan efektif diatas kertas. Pelaksanaannya lah yang lebih berarti. Karena itu, peran dari masyarakat juga tetap diperlukan. Selain itu pendekatan budaya juga perlu dikedepankan, bukan hanya pendekatan teknis yang bersifat solusi jangka pendek. Mudik telah menjadi budaya, banyak juga manfaat yang didatangkan seperti pergerakan uang masuk kesebuah daerah, meningkatnya pendapatan asli daerah dan lain sebagainya. Akan tetapi kemacetan saat mudik juga menjadi dampak negatif, yang sayangnya telah menjadi permasalahan sistemik yang kita seolah bingung mencari solusinya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s