Memandang Kasus La Nyalla Dari Perspektif Akuntabilitas dan Responsibilitas Pejabat Publik


La Nyalla Mattalitti

Jika Khadafi Ahmad dalam tulisannya di Mojok.co yang berjudul Hilangnya La Nyalla Mattalitti, Hilangnya Sandal Pak Kiai mencoba mengupas mengenai dibatalkannya penetapan tersangka La Nyalla Mattalitti atas kasus korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dari perspektif “hukum pesantren” yakni ghosob berarti meminjam barang orang lain tanpa minta izin sama si empunya barang. Maka tulisan ini mencoba melihatnya dari perspektif tata kelola, yakni dari sudut pandang akuntabilitas dan responsibilitas.

La Nyalla Mattalitti awalnya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Kadin yang diduga uang tersebut diduga dipergunakan untuk membeli saham Bank Jatim. Menjadi tidak sah dimata hukum, karena uang negara tersebut dikembalikan sebelum penyidikan dan penyelidikan dimulai.

Dilihat dari sisi akuntabilitasnya, sebagai Ketua Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti menyalahgunakan kekuasaannya atau wewenang yang diberikan sebagai akibat dari jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Ingat bahwa dalam pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika kita melihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011, dana hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan. Dari perspektif peraturan ini, Pemerintah Jawa Timur telah benar dalam memberikan dana hibah kepada Kadin, karena Kadin merupakan organisasi kemasyarakatan. Tapi apakah dana hibah boleh dipergunakan untuk membeli saham atas nama pribadi, kendati memang uang tersebut dikembalikan kepada negara?

Atas dasar apa La Nyalla Mattalitti boleh “meminjam” tanpa sepengetahuan masyarakat ataupun Pemprov Jawa Timur selaku pemberi dana hibah? Bukankah sebaiknya dana tersebut disalurkan kepada seluruh anggota Kadin Jatim untuk mengembangkan usaha dan karenanya punya potensi untuk berdampak positif bagi orang banyak, dan bukannya seorang La Nyalla Mattalitti. Bagaimana juga, jika seandainya uang yang dipergunakan untuk membeli saham, kemudian sahamnya mengalami penurunan nilai, sehingga terjadi sebuah kerugian? Siapa yang mau menanggung kerugian itu?

Kalaulah kemudian La Nyalla Mattalitti meminjam uang dari dana hibah tersebut untuk membeli saham Bank Jatim, maka atas pertambahan nilai tersebut, mestinya La Nyalla memberikan dividen kepada masyarakat, atau sekurang-kurangnya kepada para anggota Kadin Jawa Timur.

Selain itu, lihatlah tugas dari Kadin Jawa Timur yang tercantum pada Kadinjatim.or.id tidak ada tercantum untuk dipergunakan untuk sekelompok orang ataupun satu orang saja. Disinilah letak kesewenang-wenangan La Nyalla Mattalitti dalam menggunakan dana hibah untuk pembelian saham.

Hal ini hendaknya menjadi pembelajaran buat para pejabat publik ataupun para pemimpin dunia korporasi untuk tidak bermain diranah abu-abu yang penuh dengan miss interpretasi terhadap sebuah peraturan. Selain itu juga untuk menjaga sepenuhnya kewenangan dan amanah yang diberikan untuk tidak dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi.

 

Colek Saya di @RojiHasan dan Fakhrurroji Hasan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s