Perang Opini di Media Massa


Garuda Indonesia

Kisah “konflik” antara Garuda Indonesia dengan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar sebagai akibat dari ditinggalkannya menteri tersebut dalam penerbangan nampaknya masih belum selesai. Setidaknya bagi menteri tersebut. Bagi dirinya, sebagai konsumen, ia seharusnya diperlakukan selayaknya raja yang mendapatkan pelayanan dari Garuda Indonesia. Bagaimana memandang hal tersebut dalam perspektif komunikasi?

Kritik “balasan” ini ia lancarkan untuk menanggapi tanggapan dari Garuda Indonesia. Sebelumnya Garuda Indonesia melalui Corporate Communication menjelaskan kejadian tersebut dan sudah menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penerbangan kedua (yang dijadwalkan pukul 10.00).

Baca Juga : Ketegasan Garuda Indonesia Terhadap Standar Operasi dan Etika Pejabat Publik

Dalam pandangan profesional saya sebagai pendekatan yang dipergunakan oleh Corporate Communication Garuda Indonesia dalam berbagai pemberitaan di media massa sudah sangat baik. Pemilihan kata yang dipergunakan juga sudah sangat tepat dan tidak menyerang balik keluhan pertama yang diajukan oleh Menteri Marwan Jafar. Biar bagaimanapun saya yakin sebagai BUMN, Garuda Indonesia tidak akan memilih strategi counter komunikasi yang agresif karena biar bagaimanapun yang dihadapi ini adalah seorang pejabat publik yang notabene merupakan representatif dari pemegang saham Garuda Indonesia yakni Pemerintah Indonesia.

Bahwa kemudian masyarakat menilai apa yang dilakukan oleh Menteri Marwan Jafar diluar ekspektasi masyarakat terhadap prilaku seorang pejabat publik, tentu seharusnya menjadi sebuah konsekuensi yang seharusnya dari awal dipikirkan sebagai seorang pejabat publik. Komentar balasan dari Menteri Marwan Jafar malah hanya akan mempertajam persepsi negatif yang dilekatkan  kepada dirinya.

Pemilihan kata raja adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan dalam komunikasi publik. Betul bahwa seorang konsumen adalah seorang raja. Siapapun konsumennya pasti ingin diperlakukan sebagai raja. Tapi kata raja jika dikaitkan dengan figur pejabat publik, maka yang akan timbul dari persepsi publik akan timbul stigma negatif. Pejabat publik kok ingin diperlakukan sebagai raja. Seharusnya pejabat publik itu memikirkan kepentingan rakyat, dan melayani publik. Sekurang-kurangnya dapat bersikap sebagaimana ekspektasi masyarakat terhadap figur seorang pejabat publik.

Pemberitaan yang memuat perang opini juga biasanya seringkali terjadi pada perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi yang saling bertikai dalam aspek sengketa hukum. Dampaknya sangat luar biasa negatif terhadap pencitraan dari masing-masing pihak. Sebagai seorang praktisi komunikasi, saya memang lebih memilih strategi konservatif dalam menanggapi perang opini di media massa. Bahkan saya malah cenderung memilih untuk menghindari perang opini di media massa.

Jadi sebenarnya dalam pandangan saya hal ini tidak perlu diperpanjang lagi karena malah dapat merusak pencitraan positif kedua belah pihak. Apalagi dengan sikap media massa yang berdasarkan pengalaman saya dari sejumlah penuturan rekan jurnalis yang biasa bekerjasama dengan saya, paling senang dengan pemberitaan negatif yang berseri. Maksudnya berseri adalah pemberitaan yang terus berlanjut. Hal ini dapat mendongkrak jumlah view dan visitor (jika media online karena bisa mentautkan pemberitaan lama dengan pemberitaan terbaru dan sebaliknya), dan jumlah pembaca (jika media cetak).

Colek Saya di @RojiHasan dan Fakhrurroji Hasan 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s