Penyaluran Kredit Dalam Perspektif Benturan Kepentingan Vs Manajemen Risiko


loan-application

Pengalaman pahit yang pernah terjadi di industri perbankan ketika krisis moneter terjadi tahun 1997-1998 menjadi pengalaman berharga bagi para bankir. Penerapan tata kelola perusahaan termasuk didalamnya penanganan benturan kepentingan dan manajemen risiko semakin diperkuat untuk memastikan industri perbankan tumbuh secara baik, dan sehat.

Pasalnya, ketika itu krisis yang terjadi di industri perbankan di Indonesia tidak hanya terjadi karena pengaruh melonjaknya nilai tukar Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah, tetapi juga terjadi karena penerapan manajemen risiko yang buruk dan pemberian kredit yang tidak hati-hati. Saat itu banyak sekali perusahaan konglomerasi mendirikan bank dengan tujuan untuk pendanaan proyek-proyek yang dilakukan oleh entitas yang berada didalam konglomerasinya, dan kebanyakan untuk proyek-proyek berbasis ekspor impor, sehingga jelas sekali dari risiko nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi kewajiban debitur dan terlihat jelas bahwa pemegang saham dari bank sangat memaksakan kepentingannya sehingga bank tidak bersikap objektif dan independen seperti selayaknya.

Alhasil ketika terjadi penguatan nilai mata uang dollar terhadap rupiah, debitur banyak yang mengalami kesulitan finansial sehingga gagal memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga. Bank mengalami kesulitan likuiditas. Kondisi ini turut diperburuk dengan masifnya penarikan dana dari masyarakat sebagai akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada bank. Banyak bank yang kemudian dilikuidasi (dipailitkan) dan yang selamat dari likuidasi dimasukkan kedalam “rumah sakit” dengan diberikan BLBI.

Penyaluran kredit sejatinya adalah salah satu sumber pendapatan bank. Dari penyaluran kredit, bank mendapatkan pendapatan bunga. Karenanya, penyaluran kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian. Bahasa awamnya adalah anda tidak boleh secara sembarangan menyalurkan kredit. Permohonan kredit harus dianalisa secara objektif, independen, bebas dari adanya intervensi dan bebas dari adanya kepentingan dari analis kredit ataupun manajemen bank secara keseluruhan. Permohonan kredit juga harus senantiasa dimitigasi risikonya, baik dengan memintakan jaminan ataupun memindahkan risikonya kepada asuransi.

Itulah sebabnya industri perbankan sangat memperhatikan sekali penerapan benturan kepentingan, dan penerapan manajemen risiko. Kedua hal ini masuk dalam elemen penilaian regulator industri perbankan yakni Otoritas Jasa Keuangan terhadap tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh bank. Sangat vital bagi bank (termasuk para bankirnya) untuk dapat membuat pengambilan keputusan yang objektif, tanpa adanya kepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris, harus melaporkan pernyataan bebas dari adanya benturan kepentingan dengan memberikan pernyataan indepensi hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan baik kepada sesama anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan juga kepada pemegang saham pengendali.

Penyaluran kredit yang tidak terbebas dari adanya benturan kepentingan terkadang juga ditemui pada Bank BUMN dan Bank BUMD dimana banyak oknum-oknum dari Pemerintah yang memaksakan dirinya ataupun juga kelompok kepentingannya untuk mendapatkan pendanaan dari bank padahal tidak layak untuk diberikan kredit. Terkadang pada akhirnya, tetap dipaksakan dengan jumlah kredit yang diberikan tidak seperti apa yang diminta.

Penyebab lain dalam proses penyaluran kredit yang tidak bebas dari adanya benturan kepentingan adalah gratifikasi, dimana banyak bankir “terjebak” karena disuap oleh calon debitur dan karenanya sangat membela kepentingan dari si calon debitur tanpa memperhatikan prosedur yang layak dalam memproses kredit.

Penyaluran kredit termasuk kedalam salah satu dari 8 risiko utama yang dihadapi oleh industri perbankan. Penanganan risiko kredit secara korporat, dimulai dari adanya penetapan risk tolerance dan risk appetite. Perwujudan dari risk tolerance adalah memastikan bahwa bank tidak menyalurkan kredit melebih batas maksimum penyaluran kredit (BMPK). Perwujudan dari risk appetite adalah dimana bank memiliki ketentuan untuk menghindari sektor-sektor yang kinerjanya sedang menurun. Selanjutnya bank dapat melakukan mitigasi risiko melalui kerjasama dengan lembaga penjaminan kredit ataupun perusahaan asuransi.

Pada dasarnya, dalam pandangan saya, penerapan tata kelola perusahaan termasuk didalamnya manajemen risiko dan penanganan benturan kepentingan, adalah hal yang positif terhadap keberlangsungan usaha bank agar bank dapat terus tumbuh kinerjanya secara sehat dan agar bank dapat memenuhi tanggungjawabnya terhadap dana masyarakat serta agar bank dapat mewujudkan fungsi intermediasinya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penanganan benturan kepentingan dan manajemen risiko hendaknya tidak dilihat sebagai penghambat berjalannya bisnis, bahkan seharusnya bisa berjalan selaras dengan pengembangan bisnis. Penanganan benturan kepentingan untuk memastikan pengambilan keputusan yang objektif, dan independen. Manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memahami risiko yang mungkin akan dihadapi dan memastikan bahwa perusahaan mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Betul, bahwa dunia bisnis harus tetap mengedepankan fleksibilitas dari para pelaku usahanya. Namun tentunya seberapa fleksibelnya harus diatur. Bahwa bisnis harus dijalankan secara adil, adalah konteks etika yang paling hakiki dimana setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa ada satupun yang mendapatkan privilige dari perlindungan kepentingan. Bahwa bisnis harus dijalankan dengan aman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s