Apa Itu Hubungan Industrial?


hubungan industrial

Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antar pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa. Hubungan industrial didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Dengan demikian, hubungan industrial tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah. Karenanya elemen-elemen dalam hubungan industrial adalah pekerja, pengusaha dan pemerintah, dengan perannya masing-masing.

Peran dari pekerja adalah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kewajibannya, melaksanakan ketertiban, menyampaikan aspirasi, dan mendapatkan kesejahteraan dari hasil pekerjaan yang dilakukannya. Peran pengusaha adalah membangun kemitraan dengan para pekerja, melakukan pengembangan usaha, memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja. Peran dari pemerintah adalah menciptakan kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan dan melakukan penindakan kepada pelanggaran dari peraturan yang berlaku.

Dalam penerapannya, hubungan industrial memiliki norma-norma dan peraturan yang wajib diikuti dan dipatuhi. Norma-norma dalam hubungan industrial terdiri dari norma makro minimal dan mikro kondisional. Makro minimal merupakan norma yang mengatur hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha serta pemerintah. Norma makro minimal bersumber dari undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan turunannya. Sedangkan norma mikro kondisional merupakan norma yang bersumber dari perjanjian antara pemberi kerja dan para pekerja seperti peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hubungan industrial adalah undang-undang no. 13 tahun 2013 mengenai ketenagakerjaan. Hubungan industrial secara internasional juga diatur dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Internasional Labor Organization. Sedangkan pada tataran mikro kondisional ada peraturan perusahaan yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha, memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan termasuk hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Peraturan perusahaan wajib disusun oleh perusahaan yang memperkerjakan minimal 10 orang. Sedangkan perjanjian kerja bersama merupakan perjanjian antara pengusaha dengan serikat pekerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan dengan hubungan industrial adalah serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri.

Serikat pekerja merupakan serikat yang didirikan oleh para pekerja dan bertujuan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi kepentingan dari para pekerja serta meningkatkan kesejahteraan dari pekerja. Organisasi pengusaha merupakan sekumpulan yang didirikan oleh para pengusaha dan didirikan berdasarkan kebutuhan pengusaha.

Lembaga kerjasama bipartit merupakan lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil pengusaha dan pekerja dan berada ditingkat perusahaan. Lembaga kerjasama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultansi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disebuah perusahaan. Lembaga ini wajib dibentuk oleh perusahaan yang telah memiliki pekerja lebih dari 50 orang, atau jika tidak maka perusahaan akan dikenakan sanksi.

Lembaga kerjasama tripartit merupakan lembaga yang terdiri dari organisasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. Lembaga ini berperan sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah. Bahkan melalui lembaga ini, dapat juga dimanfaatkan untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi diluar pengadilan melalui mediasi, konsultasi dan arbitrase atau juga dapat melalui mekanisme pengadilan. Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004.

Permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi dalam hubungan industrial begitu beragam. Diantaranya adalah sebagai berikut :

  • Solidaritas para pekerja dikarenakan seorang pekerja diperlakukan kurang adil
  • Perbedaan persepsi mengenai peraturan
  • Permasalahan mengenai status outsource dan tenaga kontrak
  • Tenaga kerja asing mendapatkan posisi yang lebih baik
  • Menuntut transparansi perusahaan
  • Perhitungan gaji, overtime dan potongan
  • Menolak untuk dimutasi
  • Menuntut digantinya atasan yang tidak adil dan bersikap semena-mena

Colek Saya di @RojiHasan dan Fakhrurroji Hasan

Rangkuman dari presentasi Guest  Lecture kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Magister Manajemen PPM Manajemen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s