Dampak Lemahnya Etika Bisnis dan GCG


Tata Kelola Perusahaan 2

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik diiringi dengan penerapan etika bisnis sejatinya akan memberikan nilai tambah perusahaan di mata para pemangku kepentingan termasuk diantaranya juga adalah pemegang saham. Implementasi tata kelola perusahaan pun tidak bisa berjalan sendiri. Implementasi tata kelola perusahaan berkaitan erat dengan implementasi tata kelola pemerintahan. Apa dampak dari lemahnya etika bisnis dan GCG?

BUMN Online pada tahun 2013 telah memetakan dampak makro atas lemahnya etika bisnis dan governance. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan yang berharga mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Mas Achmad Daniri, pakar Good Corporate Governance yang juga Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Seminar Dampak Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Investasi Korporasi dan Investasi Daerah yang digagas oleh Komite Nasional Kebijakan Governance dan DPS Consulting.

Garis besar gejala umum yang menandakan bahwa etika bisnis dan governance di Indonesia masih lemah ada 3 yakni adanya mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek investasi, pemberian “komisi” atau gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta dari sisi Pemerintah adalah adanya pemberian “suap” dalam perijinan.

“Mark Up” dalam proyek investasi dan pemberian “komisi” dalam pengadaan barang dan jasa akan menyebabkan nilai buku asset lebih tinggi dari yang sesungguhnya dan kemudian mendorong terjadinya over financing dalam perekonomian. Nilai buku asset yang lebih tinggi dari yang sesungguhnya juga akan menyebabkan beban depresiasi (penyusutan) lebih besar dari yang seharusnya sehingga meningkatkan cost of good sold (harga pokok penjualan – segala biaya yang timbul dalam rangka membuat suatu produk menjadi siap untuk dijual) sehingga penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah dan pendapatan pajak kepada negara menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya. Ini akan memberikan beban kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yakni penerimaan pajak yang rendah dan tidak sesuai dengan target. Cost of Good Sold yang meningkat juga akan menyebabkan konsumen membayar lebih mahal dari yang seharusnya dibayarkan.

Over financing yang terjadi akan menghasilkan akumulasi kerugian yang tercermin pada kualitas aktiva produktif bank dan meningkatkan risiko tingginya Non Performing Loans pada perbankan, sehingga bank harus melakukan penambahan cadangan untuk kredit macet dan juga dapat menyebabkan melemahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban. Penambahan cadangan akan mendorong semakin meningkatnya bunga kredit. Bunga yang tinggi dan kelemahan etika bisnis dan etika profesi di perbankan akan menambah penghalang untuk munculnya usaha baru dan pengusaha baru. Pada akhirnya dunia usaha lah yang akan merugi karena terhambatnya pemerataan kesempatan berusaha.

Melemahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban akan menyebabkan hilangnya kepercayaan pada bank, dan potensi terulangnya krisis ekonomi sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu dimana pemerintah terpaksa menjamin kewajiban bank dan menerbitkan obligasi untuk menggantikan kewajiban bank yang ditutup dan obligasi untuk menambah modal bank yang diselamatkan. Hal ini akan memberikan beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara berupa bunga obligasi dan pelunasannya.

Dikembangkan dari paparan Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Seminar Dampak Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Investasi Korporasi dan Investasi Daerah, 24 November 2015.

Colek Saya di @RojiHasan dan Fakhrurroji Hasan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s