14 Nilai Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


Jabat Tangan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui masyarakat ataupun dunia usaha yang menggerakkan perekonomian sehingga bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat, peran pemerintah sangatlah penting. Bahkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik membutuhkan peranan pemerintah untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2008 telah mengeluarkan 14 nilai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Apa saja?

Nilai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tersebut menekankan pada kebijakan publik, kualitas birokrat, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan pemerintahan. Dalam menyusun kebijakan publik dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah hendaknya memiliki visi yang jelas dengan wawasan ke depan. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan mengevaluasi bagaimana tata kelola pemerintahan yang selama ini sudah berlangsung, dan memprediksi bagaimana kedepannya.

Beberapa komitmen yang dipandang penting sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik adalah komitmen pada Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan, Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup dan Komitmen pada Pasar yang Fair. Komitmen pada pengurangan kesenjangan ini dikarenakan bahwa selama ini masih kurangnya pemerataan pembangunan yang hanya terpusat di wilayah tertentu saja. Komitmen pada pengurangan kesenjangan ini dimulai dengan adanya kebijakan desentralisasi atau adanya otonomi daerah. Komitmen pada perlindungan hidup ini hendaknya diimplementasikan dalam pembangunan yang tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup (green government). Komitmen pada pasar yang fair adalah mengedepankan prinsip perlindungan usaha dari adanya praktik monopoli usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat lainnya. Hal lain yang juga dipandang penting adalah penekanan pada aspek keterbukaan dan transparansi informasi atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tak lupa penegakan demokrasi termasuk diantaranya penegakan Supremasi Hukum menjadi penting untuk implementasi tata kelola pemerintahan menjadi penting.

Karenanya penting untuk memperhatikan kualitas birokrat atau birokrasi dalam rangka mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama adalah pada aspek akuntabilitas struktur organisasi tata kelola pemerintahan. Tidak boleh ada tumpang tindih, dan harus jelas job descriptionnya serta harus bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada publik. Kedua Pengelolaan roda kepemerintahan dengan segala aktivitasnya harus berjalan dengan mengedepankan Efisiensi dan Efektivitas sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat berjalan dengan cepat, yang menunjukkan adanya daya tanggap (responsiveness) yang baik. Untuk itu peningkatan profesionalisme dan kompetensi dari birokrat ataupun aparatur negeri sipil. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilaksanakan program reformasi birokrasi yang menandakan keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari birokrat di Indonesia.

Selanjutnya, tentunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik perlu mendapatkan dukungan berupa partisipasi masyarakat. Untuk itu hendaknya pemerintah perlu mengedepankan kemitraan dengan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

Colek Saya di @RojiHasan dan Fakhrurroji Hasan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s